Reformasi dalam Bayang-bayang Orde Baru

Reformasi seolah menjadi angin segar bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya, setelah sekian lama terbungkam oleh rezim orde baru. Reformasi menjadi sebuah harapan bagi rakyat akan keterbukaan informasi oleh pemerintah. Era ini menjadi tonggak kemajuan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Padahal Undang-undang Dasar 1945 telah menjamin akan hal itu.

Namun dengan berjalannya era reformasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi seakan tercekik kembali dengan adanya Undang-Undang baru tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Terlebih lagi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Adanya pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden dan surat edaran kapolri tentang hate speech menambah daya kekuatan pengekangan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi di era ini. Dan seolah kita kembali di masa Orde Baru.

Yang paling marak terjadi dan menjadi korban empuk yaitu mahasiswa. Pers Mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan kampus menjadi rentan untuk dilaporkan. Karena memang Pers Mahasiswa dengan medianya sebagai sarana kritik terhadap kebijakan tidak bisa berpijak pada UU Pers dikarenakan Pers Mahasiswa tidak berbadan hukum.

Berikut hasil wawancara Chairul Anwar dari Millenium dengan Ika Ningtyas selaku ketua Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Jember periode 2013-2016 menanggapi pengekangan dan pembungkaman kepada kebebasan berpendapat dan berekspresi pada Pers Mahasiswa.

Bagaimana pendapat anda mengenai pembredelan Pers Mahasiswa yang terjadi pada akhir-akhir ini?

Ini Kondisi yang memprihatinkan . Karena dengan semangat kebebasan pers setelah reformasi, ternyata masih terjadi pembredelan-pembredelan yang ini menimpa kawan-kawan di pers mahasiswa. Tapi kalau melihat secara garis besar sebenarnya ekskalasi untuk tiingkat pembredelan pembungkaman terhadap kebebasan berpandapat dan berekspresi tahun ini memang ekskalasinya meningkat. Itu bisa ditandai dengan misalnya terbitnya surat edaran kapolri tentang hate speech.

Ini artinya menambah peluang ancaman terhadap kemerdekaan berekpresi dan berpendapat setelah sebelumnya tahun 2008 terbit Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di sisi lain kehidupan kampus sekarang ini semakin terdegradasi seperti itu. Seharusnya kampus menjadi lembaga yang harus menumbuhkan rasa kritis terhadap para mahasiswanya. (Tetapi) juga menjadi pihak-pihak yang ikut dalam perilaku-perilaku untuk membungkam.

Tidak hanya itu saja, bahkan di beberapa kampus juga, diskusi, (diskusi) film, kemudian bentuk-bentuk ancaman terhadap kebebasan mimbar akademik ini juga terjadi. Tidak hanya terhadap isu yang sensitif misalnya tentang komunisme. Tetapi di beberapa tempat diskusi-diskusi yang itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat seperti adanya konflik sumber daya alam. Diskusi yang diadakan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan Universitas Diponegoro (Undip) tentang LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual Transgender) juga dilarang. Artinya sebenarnya kita sedang mengalami kemunduran demokrasi, seperti seolah-olah kita kembali ke era orde baru.

Sebenarnya apa yang menjadi permasalahan utama pada banyaknya pembredelan atau pembungkaman di kalangan Pers Mahasiswa?

Ini menunjukkan bahwa pejabat negara kita ini tidak siap terhadap lontaran-lontaran kritik yang disampaikan oleh baik itu mahasiswa atau masyarakat umum. Ini nyaris sama seperti yang dilakukan oleh orde baru dulu. Artinya semangat reformasi sudah tercederai. Padahal sudah banyak produk-produk Undang-Undang yang itu menjamin kemerdekaan dalam berpendapat dan berekspresi. Bahkan hak untuk berpendapat dan berekspresi itu sudah dijamin oleh konstitusi kita, UUD 1945. Kemudian dalam deklarasi HAM di PBB sudah dilindungi juga, kemudian ada UU Pers, ada juga UU keterbukaan informasi publik. Yang semua ini sebenarnnya sudah menjadi legal formal bagi setiap warga negara untuk bisa menyampaikan kebebasan berpendapatnya dan berekspresinya.

Ketika terjadi situasi yang seperti ini menunjukkan bahwa ketakutan dan watak-watak orde baru memang belum lepas dari mental-mental pejabat negara kita.

Ketika melihathal yang seperti itu, apa yang dibutuhkan oleh Pers Mahasiswa agar tidak mengalami pembredelan atau pembungkaman?

Pers Mahasiswa mau tidak mau sebenarnya sekarang sudah harus mengikuti perkembangan teknologi dengan berkonvergensi dengan media digital. Pertama untuk lebih aman, kita saatnya untuk membuat situs. Karena situs itu tidak bisa dibredel. Dan biayanya lebih murah sehingga mengurangi ketergantungan mahasiswa terhadap subsidi kampus. Karena pembredelan yang terjadi itu kebanyakan untuk media cetak akhirnya dari pihak kampus mengancam tidak memberikan lagi biaya cetaknya. Padahal biaya cetak itu mahal. Jadi itu bisa diminimalisir dengan kita membuat media online.

Kedua, selain lebih murah, media online ini distribusi penyebarannya lebih meluas. Artinya ini memberikan kesempatan kepada Pers Mahasiswa untuk mengembangkan dari pembaca yang tidak hanya terkait pada kampus saja, tetapi lebih luas. Bahkan ini bisa menjangkau pada seluruh dunia. Ini juga peluang bisnis juga untuk kawan-kawan mahasiswa. Ini bisa membuat pers mahasiswa tidak lagi bergantung dan memberatkan dana-dana subsidi dari kampus.

Bagaimana AJI menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan pembredelan sebuah media atau pengekangan terhadap kebebasan berpendapat seperti itu?

AJI selama ini sudah sering terlibat dalam gerakan koalisi sipil untuk memperjuangkan kemerdekaan pers. Baik itu pers secara media umum dan juga pers mahasiswa. Kita juga terlibat dalam aksi-aksi solidaritas terhadap pers-pers kampus yang dibredel seperti di Lentera. Kita juga mengeluarkan dan rilis mengingatkan kepada Presiden Jokowi yang sebelumnya dalam kampanye awalnya sangat getol menyuarakan kebebasan dan juga komitmennya terhadap hak asasi manusia. Kita sudah mengeluarkan rilis mengingatkan Jokowi bahwa dalam setahun ini ternyata cenderung untuk melakukan pembungkaman. Misalnya dengan memasukkan pencemaran presiden dalam pasal KUHP. Padahal ini sudah diyudisial review oleh MK. Kemudian dalam pidato kenegaraan Jokowi yang seolah-olah menyalahkan pers sebagai biang terjadinya kerusuhan dan sebagainya. Dan tidak ada kemauan dari pemerintah untuk menarik UU ITE yang itu jauh lebih besar mengancam kawan-kawan di Persma

Bagaimana selanjutnya sikap AJI untuk meminimalisir hal2 pengekangan atau pembungkman terhadap kebebasan berpendapat seperti itu?

Kita sering mengkampanyekan juga agar mengingatkan kepada pihak-pihak untuk menghormati hak kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Karena ini amanah kontitusi, artinya dengan kita melakukan pembungkaman dan pembredelan itu sudah melanggar UU. Kita juga pernah melakukan yudisial review terhadap UU ITE, tetapi ternyata ditolak. Kemudian sejak kongres (AJI) di Bukit Tinggi di akhir 2014 kemarin AJI memberikan peluang kepada kawan-kawan jurnalis warga untuk bergabungmenjadi anggotapada jurnalis AJI. Artinya dengan bergabung seperti ini, ini memperkuat solidaritas kami terhadap kawan-kawan yang jurnalis warga yang secara yuridis dia tidak bisa dilindungi oleh UU pers, namun punya ancaman yang besar dengan UU ITE ini. Ini bisa terlindungi juga. Kita punya LBH Pers yang sewaktu-waktu bisa menjadi pendamping saatada anggota AJI yang bermasalah atau dilaporkan atas pencemaran nama baik dan sebagainya.

Terkait dengan pembungkaman dan pengekangan terhadap kebebasan berpendapat dan berekespresi, bagaimana saran anda untuk pers mahasiswa di era digital saat ini?

Yang lebih aman mau tidak mau Persma ini harus tetap memegang teguh kode etik jurnalistik. Artinya berita yang dihasilkan ini bukan berita fitnah, bukan berita yang menyebarkan kebencian yang berbasiskan pada isu sara.Tapi produk jurnalistik yang dihasilkan harus berimbang , coverbothside, tidak fitnah, kemudian datanya sesuai fakta dan memperkuat informasi dan data yang didapat. Supaya itu tidak berujung pada pelaporan pencemaran nama baik.

Karena kalau kita mau menulis ya pedomannya kode etik jurnalistik. Artinya Semakin kita melanggar kode etik jurnalistik artinya berpeluang besar kita menjadi korban pelaporan pencemaran nama baik ataupun dikenai pasal UU ITE.[]