PROTES MAHASISWA UIN KHAS JEMBER TERKAIT KKN DARING

Cover by : Mala/Millenium

Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Achmad Siddiq Jember akan melaksanakan program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahap ke-2 secara daring. KKN secara daring ini ditetapkan sehubungan dengan terbitnya surat edaran dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Nomor B.2268/ln.20/L.1.b/PP.00.9/7/2021, yang berisi tentang perpanjangan jadwal KKN serta informasi terkait pelaksanaan KKN daring.

Alur pendaftaran yang semula berakhir pada 30 Juni 2021 kini diperpanjang hingga 9 Juli 2021. Konsep dan teknis dalam pelaksanaan KKN juga mengalami perubahan yang mengacu pada surat edaran Bupati Jember Nomor 300/248/416/2021 tentang pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi (Coronavirus disease) Covid-19. Proses pembekalan hingga mekanisme yang semula dilaksanakan secara offline, semua akan dilaksanakan secara online/daring.

Beberapa mahasiswa mengungkapkan tanggapan mereka terkait keputusan kegiatan KKN secara daring. “Pihak kampus tidak jelas, ini adalah momentum bagi mahasiswa untuk mengabdi di masyarakat. KKN di desa minim sekali kerumunan dan juga kita patuhi protokol kesehatan Covid-19,” ungkap Farich Sihab selaku mahasiswa peserta KKN. Hal senada diungkapkan oleh Hilmi Asror, selaku mahasiswa peserta KKN yang menyatakan bahwa tindakan pihak kampus dengan dalih surat edaran bupati dinilai gegabah dan membuat mahasiswa panik dan kecewa terkait keputusan KKN daring.

M. Zakaria Drajat, selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA-I) menyatakan bahwa pengambilan keputusan LP2M terkait KKN secara daring tidak melibatkan aspirasi mahasiswa. Dalam menanggapi hal ini DEMA-I akan menampung aspirasi mahasiswa yang kemudian akan disampaikan kepada pihak LP2M. “Kami akan mendengar keluhan dari mahasiswa dan akan melakukan pertemuan dengan pihak LP2M,” tambah Zaka.

Telah tersebar juga petisi terkait respon mahasiswa UIN KHAS Jember tentang keputusan KKN daring melalui media sosial grup WhatsApp dan Instagram. Menanggapi hal ini, Haryu selaku Ketua Panitia KKN tahap 2, menyatakan secara singkat via WhatsApp dengan mengirimkan surat edaran Bupati dan surat dari Satgas COVID-19 serta mengatakan bahwa Jawa-Bali sedang berada di zona merah. Secara tersirat ia mengatakan bahwa keputusan terkait KKN daring ini sesuai dengan aturan yang berlaku. “Tetap melakukan inovasi dan kreativitas meskipun KKN daring dan yang paling utama tetap menjaga protokol kesehatan,” tambah Haryu selaku Ketua Panitia KKN

Editor : Mala

Reporter: Riko , aab, liyananda