PPMI Serukan Kebebasan Berekspresi

Belakangan ini marak terjadi pengekangan kebebasan berekspresi, baik di ranah akademik maupun ruang publik. Beberapa kasus yang terjadi seperti, penangkapan aktivis yang diduga menyebarkan paham komunisme, penyitaan buku-buku kiri, dan pelarangan acara pemutaran film sejarah. Kasus lain yang terjadi, yaitu pembredelan pers mahasiswa dan intimidasi jurnalis mahasiswa.

Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) mencatat ada 47 kasus kekerasan terhadap aktivis pers mahasiswa dalam kurun waktu mulai tahun 2013 sampai 2016. Kasus-kasus tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi aktivis pers mahasiswa. Karena pelakunya tidak hanya berasal dari birokrasi kampus, melainkan aparatur keamanan negara, bahkan instansi pemerintah lainnya.

Menyikapi kasus-kasus tersebut, PPMI pada acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II yang digelar di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mulai Jumat hingga Minggu (27-29/5) menyusun “Deklarasi Jember”, sebagai upaya mewujudkan perubahan serta menjunjung tinggi semangat demokrasi di negeri ini.

“Sekaligus menyikapi persoalan demokratisasi yang semakin dirampas oleh kelompok-kelompok tertentu, khususnya di dalam perguruan tinggi,” kata Abdus Somad, Sekretaris Jenderal PPMI, saat menyampaikan isi “Deklarasi Jember”, di Gedung Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Jember, pada Minggu (29/5).

Perguruan Tinggi sebagai tempat kajian ilmiah, justru menjadi penghalang berekspresi. Buruknya kebebasan berekspresi di Indonesia, serta segala bentuk kekerasan yang terjadi pada pers mahasiswa perlu disikapi secara serius. Karena, kebebasan berekspresi dijamin Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 2 dan 3. Serta pasal 28 F sebagai jaminan perlindungan terhadap kehidupan demokrasi yang sehat dan negara hukum yang kuat.

PPMI menghimbau kepada aktivis pers mahasiswa di seluruh Indonesia untuk berperan aktif memperkuat simpul jaringan dan kekuatan melawan segala bentuk kekerasan terhadap kebebasan berekspresi. Hal ini bertujuan agar pelaku kekerasan di ranah akademik tidak lagi berbuat sewenang-wenang. Terlebih, tri dharma yang seharusnya menjadi landasan perguruan tinggi mulai tidak diindahkan.

Selain itu, PPMI juga mendesak Presiden RI Joko Widodo agar segera mengambil peran serta menyusun langkah strategis untuk melindungi dan menyelesaikan masalah kebebasan berekspresi di Indonesia. Tidak hanya itu, PPMI juga meminta Mohamad Nasir, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Indonesia beserta perguruan tinggi di seluruh Indonesia agar mengambil sikap dan langkah konkret untuk memurnikan kembali peran perguruan tinggi, sebagai ruang akademis yang bebas mengkaji pengetahuan apa pun tanpa adanya intervensi.

Selanjutnya, PPMI juga menyerukan kepada seluruh pers mahasiswa agar bersatu dan tidak mementingkan golongan individu dan lembaga tertentu, yang berpotensi melemahkan semangat perjuangan pers mahasiswa. Serta dihimbau untuk menerapkan konsep berjejaring dan saling menguatkan sebagai upaya membangun semangat pers mahasiswa. []