Penuh Rencana Tidak Mustahil

Birokrasi kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Jember menjadi lebih baik 50 persen dibandingkan dengan masa awal tahun 2016 lalu. Saat itu saya masih semester empat. Memasuki 2036 telah menjadi tahun kesebelas saya bekerja di perusahaan media.

Saya masih ingat benar saat Sukarno menjabat menjadi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dulu. Pada 24 Februari 2016, Sukarno mengundang jajaran pengurus Senat Mahasiswa (SEMA), Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Agenda yang dibahas tentang dana kegiatan kemahasiswaan. Forum itu masih jauh dari kata akademis, karena ruang dialog yang masih sempit dan satu arah. Yang menentukan layak dibahas dan tidaknya adalah Sukarno.

Salah satu peserta bertanya tentang Statuta kampus yang berisi tentang pedoman organisasi mahasiswa intra. Harapannya ada alur yang dapat dirunut dan terstruktur dalam pembahasan kebijakan. “Bagaimana ingin mengatur dana organisasi mahasiswa jika aturannya tidak ada? Lantas, fungsi Senat Mahasiswa yang terdiri dari dosen itu di mana? Mandulkah?” gumam peserta itu.

Duh, saya lupa nama peserta itu, karena sudah sepuluh tahun berlalu. Lemah betul ingatan saya ini. Sisa ingatan itu muncul saat pertanyaan dari peserta itu tidak ditanggapi oleh Sukarno, melainkan dipotong dan dia tidak ingin membahasnya lebih jauh. “Mengapa kegilaan itu yang muncul? Ampuni hamba, Tuhan!”

Kegilaan adalah hal biasa dalam kamus para birokrat. Menjadi tidak biasa saat mereka terlalu ereksi dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan aturan atau sistem yang sudah ada.

Berbeda dengan zaman sekarang. Saya mempunyai tetangga yang tidak sengaja kuliah di UIN Jember. Pengambilan keputusan selalu dilengkapi dengan data yang kuat. Ada pembahasan yang serius dari Senat Mahasiswa saat merumuskan Statuta. Koordinasi antar birokrat cukup baik dengan persaingan akademis. Bukan bagi-bagi kursi seperti yang terjadi saat saya kuliah dulu.

“Hipotesa kalian tidak akan diterima oleh khalayak umum saat tidak dilanjuti dengan penelitian,” jelas dosen penelitian itu. Mustahil penelitian tentang bagi-bagi kursi di tubuh birokrat kampus disetujui oleh pihak fakultas, meskipun saya adalah mahasiswa Siyasah yang konsen di bidang politik Islam.

Lebih gila lagi tentang Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Tahun 2016, undang-undang itu belum dicabut oleh pemerintah meskipun banyak polemik bermunculan. Pembatasan ruang gerak menulis dibatasi. Berawal dari status di sosial media, puluhan masyarakat sipil dipenjarakan oleh pemerintah karena dianggap mengandung penghinaan.

Karena kegilaan itulah saya tidak berani menulis kejadian itu. Takut hipotesa dengan beberapa fakta yang ada dianggap sebagai pelecehan terhadap bikorat kampus. Bukan tidak mungkin masa studi saya diskors lantaran menulis hal ini.

Usia tiga puluh menjadi masa gemilang saya. Tidak ada lagi represifitas dari birokrat kampus saat mahasiswanya menulis kritik yang disertai dengan fakta-fakta yang ada. Tetangga saya kuliah dengan tenang tanpa ada nuansa politis. Tidak seperti zaman saya dulu kuliah. Fenomena yang terjadi di zaman Soe Hok Gie saat melawan represifitas Orde Baru masih terulang.

Beberapa organisasi mahasiswa menjadi tumpul karena tidak menjaga jarak dengan birokrat kampus. Mereka terlena dengan kebijakan kampus dan sibuk mensukseskan program kampus, ketimbang memantau dan mengkritik kebijakan kampus saat ada yang timpang.

“Makanya, birokrat kampus saat berdialog dengan organisasi mahasiswa selalu menyediakan makan di sampingnya. Tujuannya tidak lain agar mereka berpikir, menu apa, ya, forum kali ini?” kenang teman saya di sela wawancara dengan pedagang kaki lima. Selesai wawancara, kami berdua menuju kantor untuk menulis wawancara hari ini.[]