Menunggu Sistem yang Lebih Baik

Beraneka macam cara ditempuh mahasiswa untuk mencapai kesuksesan. Namun tidak juga dengan mengorbankan kehormatannya sebagai warga intelektual. Pandangan kritis mahasiswa semakin memudar, ini terlihat dengan terjadinya kasus mark up nilai yang dilakukan mahasiswa IAIN Jember agar bisa ikut Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). Itu terjadi setelah sejumlah mahasiswa melakukan editing dengan cara men-scan transkip nilai selama 6 semester. Tidak hanya satu atau dua orang saja, akan tetapi ada sekitar 30 orang mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

Bukankah sejatinya mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) adalah calon guru yang akan mendidik para penerus bangsa dikemudian hari? Jika pendidiknya tidak mampu berperilaku jujur, bagaimana dengan peserta didiknya nanti? Ini pertanda masih bobroknya sistem administrasi dan supervisi di kampus hijau ini. Jika memang nilai yang tidak memenuhi standar tidak bisa mengikuti PPL dalam sistem pengisian KRS (Kartu Rencana Semester) online, harusnya telah terprogram tidak bisa mengisi/mencentangnya. Dengan demikian mahasiswa yang nilainya kurang dari standar minimal bisa mengambil matakuliah lainnya. Alhasil meskipun mereka tidak bisa megikuti PPL mahasiswa masih bisa mengikuti PPL mendatang dengan tidak membuang sia-sia SKS (Sistem Kredit Semester).

Lebih dari itu, panitia pelaksana PPL tidak melakukan pengecekan ulang terhadap hasil transkip nilai mahasiswa. Panitia PPL hanya mengacu pada hasil transkip nilai yang disodorkan mahasiswa. Setelah mereka tahu ada mahasiswa yang berbuat curang barulah mereka kelabakan untuk menghukumnya. Bahkan Ketua Laboratorium Fakultas sampai menangisi hal tersebut.

Mahasiswa tentu bukanlah satu-satunya objek yang harus diadili. Para birokrat dan stakeholder-nya pun harus mawas diri. Kita akan sangat menunggu adanya perbaikan sistem administrasi berbasis teknologi bagi mahasiswa. Ini adalah persoalan serius menyangkut kejujuran dan kwalitas. Birokrasi yang ada pada umumnya hanya sibuk dengan sosmed-nya ketimbang mengecek ulang hasil transkip mahasiswa. Sedangkan mahasiswa sibuk mempertaruhkan kejujurannya demi kedudukan agar sama dengan teman-temannya.

Sebelum adanya laporan ini, birokrasi kampus masih bisa berleha-leha dalam menjalankan tugasnya. Namun kini kredibilitas dan keprofesionalan birokrasi kampus dipertanyakan dengan adanya problem ini. Sensasi terhadap kasus ini segera dibungkam agar tidak sampai kepada khalayak luas.

Pelapor yang tak lain seorang mahasiswi yang dirinya tidak diperkenankan untuk ikut PPL ini mengatakan jika pola kerja birokrasi yang seringkali bisa dilobi jika memiliki kesamaan organisasi. Berdasarkan kesaksian mahasiswi tersebut, Ia menyatakan ketika ada kebijakan kampus yang merugikan dan tidak sejalan dengan kepentingan mereka, dengan sigap organisasi ekstra melakukan aksi besar-besaran. Namun mark up nilai dimana pelakunya mayoritas mahasiswa berorganisasi ekstra tersebut hingga kini tidak ada tindak lanjut yang jelas.

Tentunya kampus telah memiliki kode etik mahasiswa sebagai landasan dalam “mengadili” etika mahasiswanya. Terkesan sangat ekstrim jika pelaku mark up nilai ini dikenai sanksi drop out atau skorsing. Namun ironis pula ketika mereka hanya dijatuhi hukuman memilih antara diperkenankan mengikuti perkuliahan atau mengikuti PPL. Pedoman yang ada hanya sebagai rujukan yang diterapkan pada orang-orang tertentu bukan sebagai acuan dalam mengambil tindakan.

Momentum ini semoga tidak hanya menjadi koreksi bagi segenap warga FTIK akan tetapi juga bagi instansi lain dalam kampus ini juga turut diperbaiki. Dari sistem administrasi hingga supervisinya. Bahu-membahu antara mahasiswa dan stakeholder untuk menciptakan iklim akademis yang lebih mapan.[]