Menimbang Supremasi Hukum

Beberapa waktu yang lalu, penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan khalayak luas. Pasalnya terjadi beberapa kasus yang mengisyaratkan terjadinya paradoks penegakan hukum terhadap kalangan akar rumput. Seperti kasus nenek Asyani yang menarik simpati masyarakat. Perempuan berusia 63 tahun tersebut ditahan selama tiga bulan dengan tuduhan mencuri dua balok kayu jati di petak milik PT. Perhutani di Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Selain itu, ada pula kasus yang menimpa Meri (85), warga Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah. Pada sidang yang berlangsung 24 Maret 2015 lalu, Meri divonis tiga bulan penjara karena menyimpan petasan dan bahan yang digunakan untuk membuat petasan. Nasib lebih beruntung terjadi pada Harso Taruno (63), petani asal Dusun Bulurejo, Desa Kepek, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia divonis bebas pada persidangan di Pengadilan Negeri Wonosari, Gunung Kidul.

Sebelumnya, Harso Taruno didakwa melakukan penebangan pohon di petak 136 Suaka Margasatwa Paliyan, Gunung Kidul dengan menggunakan gergaji tangan, kemudian memotongnya menjadi tiga bagian dan menjadikannya sebagai kayu bakar. Ada juga seorang kakek yang bernama Ngatmanu (73) berurusan dengan hukum karena dituduh mencuri 2,5 kilogram kedelai yang terjadi di Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Semua ini menjadi potret buram penegakan hukum di Indonesia.

Di satu sisi tersebar wacana remisi bagi terpidana korupsi yang menghabiskan miliaran rupiah uang rakyat. Tentunya hal ini harus memenuhi beberapa persyaratan seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Tidak hanya itu, pasca putusan praperadilan yang membebaskan Komjen Budi Gunawan dari status tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kini banyak tersangka korupsi yang lain yang berbondong-bondong mengajukan praperadilan kepada lembega anti rasuah tersebut.

“Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ujar Supriyono, Penasihat Hukum Asyani dalam Kompas (17/3). Maka tidak heran jika ketika kasus ini mengemuka dan menjadi sorotan publik. Banyak yang menyampaikan simpatinya dengan berbagai cara. Salah satunya penandatangan petisi yang mendukung nenek asyani yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Aksi ini menunjukkan kepedulian mahasiswa terhadap penegakan hukum yang berjalan tidak semestinya.

Namun tak cukup sampai disitu saja, mahasiswa sebagai agent of control seharusnya dapat melakukan sesuatu yang lebih. Kita harus terus memantau dan mengawal tegaknya supremasi hukum yang ada di Indonesia. Jangan sampai terjadi pelanggaran atas nama hukum, karena kejahatan yang sesungguhnya adalah kejahatan yang menjadikan hukum sebagai instrumen untuk melegalkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Maka, peran masyarakat dalam mengawal supremasi hukum sangat diharapkan. Hal ini dikarenakan supremasi hukum merupakan pilar tegaknya demokrasi yang ada di negeri yang kita cintai ini.[]