Lanjut Audiensi Kedua, DPM-I dan KPUM Jawab Tuntutan

Berlangsung audiensi lanjutan terkait pembekuan Dewan Perwakilan Mahasiswa-Institut (DPM-I) dan Badan Eksekutif Mahasiswa-Institut (BEM-I) di Ruang Madya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember pada Kamis, (14/9). Audiensi ini dimoderatori oleh Wakil Rektor (Warek) III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Sukarno. Berbeda dengan forum sebelumnya (11/9) yang terfokus pada pembahasan administrasi, forum ini mengarah pada penyampaian tuntutan aliansi mahasiswa serta  jawaban dari DPM-I dan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM).

Forum audiensi dimulai dengan penyampaian tuntutan dari pihak aliansi mahasiswa yang diwakili oleh juru bicara (jubir), Jufriyanto. Ia menyampaikan tuntutan-tuntutan mengenai transparansi, pelanggaran Undang-Undang dan pencideraan hukum oleh pihak DPM-I, BEM-I dan KPUM. “Demokrasi di IAIN Jember ini sudah gagal, maka kami meminta DPM-I dan BEM-I untuk dibekukan,” katanya.

Setelah Jufriyanto menyampaikan tuntutan-tuntutannya, Sukarno memberikan kesempatan kepada ketua DPM-I, Maulana untuk menjawab tuntutan tersebut. Dalam jawabannya terkait transparansi tentang pendistribusian AD/ART 2017, Maulana mengatakan, saat ia bertanya kepada Ahmad Zahrul Firdaus, demisioner ketua SEMA-I (sekarang DPM-I) periode 2016-2017, bahwa pasca kongres 2017 ada beberapa lembaga yang sudah menerima dan ada pula yang belum.

Ia juga mengatakan, pihak DPM-I belum paham benar lembaga-lembaga yang masih belum menerima AD/ART 2017. “Maka kami selaku DPM-I memohon maaf atas kelalaian pendistribusian ini,” ujarnya.

Selain menjawab tuntutan dengan lisan, ia juga menjawab dengan tulisan berupa selebaran yang dibagikan kepada aliansi mahasiswa. Jawaban dalam selebaran tersebut menjadi perdebatan antara aliansi mahasiswa dengan KPUM dan DEMA-I, terutama mengenai Pemilihan Raya (Pemira) tentang semester maksimal (semester 8) sebagai syarat menjadi Presiden Mahasiswa (Presma) dan Wakil Presma (Wapresma), sedangkan calon terpilih merupakan mahasiswa semester 9.

Sulaiman, ketua KPUM menjelaskan, pembukaan pendaftaran calon Presma dan Wapresma dilaksanakan pada semester genap. “Pada saat itu Wasik dan Azwar (Presma dan Wapresma) masih semester 8, sehingga Kartu Hasil Studi (KHS) yang dikumpulkan KHS semester 7,” kata Sulaiman. Ia juga mengatakan tidak meminta KHS semester 8 karena penetapan Presma dan Wapresma pada tanggal 31 Juli 2017, sedangkan pengambilan KHS dimulai tanggal 31 Juli.

Keputusan Sukarno terkait semester maksimal Presma dan Wapresma, dimaklumi karena pemilihan sudah dilaksanakan, sedangkan untuk jabatan selain Presma dan Wapresma, maksimal harus semester 7. “Keputusan ini hanya bersifat sementara sampai pak Rektor memberi keputusan,” ujarnya saat ditemui di ruangannya setelah forum audiensi.

Menurut Sukarno, forum ini dijadikan sebagai pembelajaran bersama, karena ia tidak bisa mengambil keputusan terkait pembekuan DPM-I dan BEM-I. Hasil dari forum audiensi ini akan disampaikan kepada Rektor IAIN Jember, Babun Suharto sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Audiensi selanjutnya akan dikonfirmasi setelah Rektor IAIN Jember telah mengambil keputusan.[]