Hidupkan Sikap Berpancasila!

Pancasila yang kita kenal sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia setidaknya tidak hanya kita pahami secara mentah. Ia memiliki fungsi sebagai landasan dan dasar dalam pelaksanaan pemerintahan, pembentukan peraturan dan pengatur penyelenggaraan negara. Hal ini perlu direalisasikan, bahkan mutlak sifatnya. Ketika sila-sila dalam Pancasila tidak dilaksanakan, maka kita hanya berpura-pura dalam berpancasila.

Dalam sejarahnya, perumusan Pancasila cukup panjang dan sensitif. Begitu banyak polemik dan kontroversi tentang kehadiran Pancasila sebagai dasar negara. Siapa pengusul pertama hingga siapa yang pertama kali mencetuskan istilah ‘Pancasila’ masih menjadi perdebatan.

Memang, Pancasila lahir dalam pidato Presiden Soekarno di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di Gedung Merdeka, Bandung, 1 Juni 1945, namun pemerintahan Orde Baru di bawah kuasa Presiden Soeharto (1967-1998) berusaha memisahkan Pancasila dari Soekarno. Bahkan, Muhammad Yamin dimunculkan menjadi pencetus Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno, tidak lain, hanyalah pemberi nama Pancasila.

Beberapa rumusan pun secara berturut-turut muncul dalam sejarah lahirnya Pancasila. Sejak dilaksanakannya sidang BPUPKI pada 29 Mei-1 Juni 1945, anggota BPUPKI diminta menyampaikan usulannya mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan “blue print” NKRI yang akan didirikan. Usulan pertama disampaikan oleh Muhammad Yamin, baik berupa lisan dan tulisan, yang berisi 5 dasar negara.

Selanjutnya, pada 31 Mei 1945, Soepomo juga menyampaikan usulannya tentang 5 dasar negara. Dan diikuti oleh usulan dari Ir. Soekarno pada hari berikutnya. Sehingga pada hari itu, 1 Juni 1945, dikenal sebagai hari lahir Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno melontarkan lima dasar bernegara, yaitu pertama, kebangsaan; kedua,  internasionalisme atau perikemanusiaan; ketiga, mufakat, keterwakilan dan permusyawaratan; keempat, kesejahteraan sosial; dan kelima, ketuhanan.

Rumusan-rumusan lain juga banyak bermunculan, hingga pada masa rezim Soeharto muncul tanggal 1 Oktober 1965 sebagai hari kesaktian Pancasila. Munculnya tanggal ini seakan-akan sebagai tandingan hari lahir Pancasila dan berusaha menenggelamkan ingatan bangsa tentang hari lahir Pancasila.

Pada pemerintahan Orde Baru muncul sebuah lembaga khusus di bawah Presiden yang bertugas mensosialisasikan penanaman nilai Pancasila. Lembaga ini disebut BP7, yaitu Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dengan metode indoktrinasi, badan ini mensosialisasikan Pancasila dan UUD 1945 kepada seluruh komponen bangsa hingga level paling bawah. Bahkan, siswa baru di sekolah-sekolah dasar dan sekolah-sekolah menengah juga diikutkan dalam daftar sosialisasi melalui Penataran P4 (Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila).

Dengan cara demikian, pada masa itu Pancasila dan UUD 1945 kedudukannya disakralkan. Tidak ada kajian terhadap Pancasila dan UUD. Pancasila dianggap sebagai bagian yang tak bisa dipisahkan dari eksistensi UUD, sehingga rongrongan terhadap Pancasila dapat memicu reaksi yang keras.

Semua siswa di sekolah-sekolah dapat menghapal Pancasila dan UUD dengan sangat benar. Para pejabat berpidato selalu dengan menyebutkan Pancasila dalam pidatonya. Namun, pengsakralan Pancasila pada masa Orde Baru ini nampaknya juga dilanggar dalam waktu yang bersamaan oleh pemerintah sendiri.

Dengan pelanggaran ini, pemerintahan Orde Baru dianggap gagal dalam mengkampanyekan nilai-nilai  Pancasila. Korupsi, kolusi dan nepotisme, marak terjadi dimana-mana, sehingga menciderai Pancasila. Kedudukannya sebagai dasar negara tidak dilaksanakan dalam kehidupan nyata, namun sebagai dogma belaka. Pancasila haruslah menjadi milik bangsa. Berpancasila sesuai nilai-nilai yang ada, bukan sebagai hafalan atau sebuah doktrin yang malahan membodohi rakyat.[]