[Cek Fakta] Darurat Kekerasan Seksual, RUU PKS Segera Disahkan

Darurat kekerasan seksual belakangan ini menjadi momentum segera disahkannya Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) oleh pemerintah untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender (gender based violence) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan serta membuat orang lain melakukan aktivitas seksual tidak sesui persetujuan. Korban pelecehan seksual dilakukan kepada perempuan dan laki – laki yang dianggap tidak mampu melakukan perlawanan.

Ketua Woman March Jember Saras Dumasari mengungkapkan bahwa seringkali yg menjadi korban pelecehan seksual ialah siapa pun yang dianggap lemah, mudah dikuasai atau dimanipulasi, dan rentan pada relasi kuasa yg timpang tindih. Dikutip dari CNN Indonesia, Kekerasan Berbasis Gender secara Online (KGBO) pada masa pandemi virus Corona kian meningkat. Bahkan kasus KBGO menjadi kasus tertinggi kedua setelah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masa pandemi. Dari data catatan tahun 2021 Komnas Perempuan, terdapat 940 kasus KBGO sepanjang 2020. Naik tiga kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu 281 kasus.

Berdasarkan survei nasional dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) tahun 2018,  diketahui 3 dari 5  perempuan Indonesia mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Seperti; pelecehan verbal, fisik, gestur dan bisa terjadi pada siang hari. Hal ini membuktikan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, baik dalam ruang publik, dunia maya atau media sosial, baik secara langsung maupun privat. Pelaku kekerasan seksual-pun beragam, dan banyak dari pelaku justru berada di lingkungan terdekat atau orang – orang yang dipercayai korban. Seperti yang terjadi di Depok, Jawa Barat, di mana seorang pengurus gereja Katolik diduga mencabuli belasan anak di bawah umur.

Saras Dumasari penggagas dan Ketua Woman March Jember dalam wawancaranya menjelaskan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi jika ada pola relasi yang timpang, ada pelaku yg mendominasi korban, baik dengan tipu daya atau paksaan. Selain itu pelaku menganggap tubuh korban sebagai objek hasrat seksualnya. Sehingga hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi kekerasan seksual adalah mendidik dan memberikan pemahaman ataupun arahan sejak dini dari lingkungan keluarga bahwa penghormatan terhadap orang lain itu penting, penting untuk menghormati bahwa tubuh atau istilahnya harga diri orang bukan sebuah objek hasrat seksual. “Adanya instrumen konstitusional menjadi hal penting sebagai political will pengambilan suatu kebijakan negara. Misalnya, mendukung dan mengesahkan RUU PKS, karena kembali lagi  Kekerasan seksual tidak hanya dapat berupa kekerasan langsung atau fisik, melainkan juga dapat berupa kekerasan tidak langsung yang secara kultural dan struktural disebabkan adanya stereo-type tertentu terhadap korban,” Tambahnya.

Indonesia sudah menyatakan kondisi darurat kekerasan seksual sejak lima tahun lalu, namun kenyataannya jumlah kasus kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahunnya. Kebijakan yang mengakomodir hak-hak korban secara komprehensif masih belum terwujud. “Pengesahan RUU PKS diharapkan akan melindungi lebih banyak korban kekerasan seksual, yang saat ini hanya dikategorikan sebagai korban pemerkosaan dan pencabulan yang tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” Ungkap Ketua Woman March Jember.

Penulis : Abdurahman (Anggota Magang Millenium)

Editor : Riko Satria